SwaraBhayangkara.id – Gorontalo – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Gorontalo, Gunawan, secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap keras menolak dilanjutkannya agenda Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Provinsi Gorontalo. GMNI menilai pemerintah daerah tengah mempertontonkan teater konyol dengan memaksakan perhelatan nasional di atas penderitaan petani lokal dan infrastruktur yang carut-marut.
Dalam narasinya, Gunawan membedah lima poin krusial yang menjadi dasar penolakan tegas organisasi berlogo banteng tersebut:
1. Gelar Teknologi: Panggung Sandiwara di Atas Lahan yang Hancur Lebur
“Sangat ironis dan memalukan! Bagaimana mungkin kita mengundang puluhan ribu petani se-Indonesia untuk melihat ‘Gelar Teknologi’ sementara fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang hancur-hancuran. Padi yang ditanam untuk dipamerkan saat ini rusak total karena terendam air akibat buruknya drainase. Pemerintah harus sadar bahwa padi memiliki masa tanam yang lama; tidak bisa disulap dalam semalam. Memaksakan pameran di lahan yang gagal total seperti ini adalah penghinaan terhadap akal sehat petani. Ini bukan gelar teknologi, ini adalah panggung sandiwara di atas kegagalan mitigasi bencana daerah!” tegas Gunawan.
2. Ancaman Keselamatan: Peserta Bukan Kelinci Percobaan
Gunawan menyoroti aspek higienitas yang sangat buruk di titik pelaksanaan. “Dengan kondisi cuaca ekstrem dan genangan air yang menetap, area utama dan pemukiman homestay kini menjadi sarang penyakit. Memaksakan 30.000 orang hadir di wilayah yang sanitasi dan air bersihnya belum terjamin adalah tindakan tidak manusiawi. Kami tidak ingin tamu-tamu nasional pulang membawa penyakit hanya karena ambisi tuan rumah yang dipaksakan secara serampangan.”
3. Pemborosan Anggaran: Efisiensi atau Ambisi Buta?
GMNI menyoroti adanya defisit anggaran daerah yang mencapai Rp300 miliar. “Di saat rakyat kecil menjerit karena kenaikan harga pokok, pemerintah justru sibuk menghamburkan uang untuk proyek ‘kosmetik’ PENAS yang secara faktual sudah gagal di lapangan. Ini adalah pemborosan yang dzalim. Anggaran tersebut seharusnya dialihkan untuk kompensasi petani yang sawahnya terendam, bukan untuk membangun tenda-tenda mewah seremonial yang hanya bertahan beberapa hari.”
4. Aroma Konsolidasi Politik Menuju 2029
Secara tajam, Gunawan mempertanyakan urgensi acara ini di tengah persiapan yang amburadul. “Kami patut curiga, apakah PENAS ini murni untuk nasib petani atau sekadar ajang konsolidasi massa menuju 2029? Jangan jadikan forum petani dan nelayan sebagai komoditas politik untuk membangun basis suara bagi elit-elit tertentu. Petani butuh pupuk dan harga gabah yang layak, bukan pidato politik di podium mewah yang jauh dari realitas penderitaan rakyat.”
5. Infrastruktur “Kejar Tayang”: Rakyat Gorontalo Bukan Objek Sesaat!
Poin yang paling disoroti GMNI adalah mendadaknya perbaikan jalan di area pelaksanaan. Gunawan mengecam pola pembangunan yang hanya bersifat momentum. “Kenapa jalan baru diperbaiki sekarang dengan terburu-buru? Ke mana pemerintah saat rakyat Limboto bertahun-tahun melewati jalan berlubang dan rusak parah? Ini membuktikan pemerintah hanya bekerja jika ada tamu Jakarta yang datang. Pembangunan ‘kejar tayang’ ini dipastikan berkualitas rendah karena dikerjakan asal-asalan. Ini adalah penghinaan terhadap hak warga Gorontalo atas infrastruktur yang layak, yang seharusnya dinikmati setiap hari, bukan hanya saat ada event nasional!”
Menutup rilisnya, Gunawan menegaskan bahwa DPC GMNI Kabupaten Gorontalo akan terus mengawal isu ini dan tidak ragu untuk mengonsolidasikan massa jika aspirasi ini diabaikan.
“Kami menuntut pemerintah untuk jujur pada rakyat. Jika tidak siap, katakan tidak siap! Jangan korbankan nama baik daerah dan nasib petani hanya demi pujian sesaat dari pusat. Batalkan PENAS XVII di Gorontalo sekarang juga sebelum menjadi tragedi nasional yang memalukan di mata seluruh petani Indonesia!” tutup Gunawan dengan tegas.
Reporter: Yoker
