Kategori: Headline

Swarabhayangkara.id – Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan larangan bagi seluruh anggota untuk melakukan siaran langsung (live streaming) di media sosial saat sedang bertugas. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalitas serta citra institusi di ruang publik.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa penegasan tersebut bertujuan agar seluruh personel lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial.

“Penegasan ini untuk membangun kesadaran bersama agar anggota Polri bijak menggunakan media sosial, sekaligus menjaga dan meningkatkan citra, kredibilitas, serta reputasi institusi secara bertanggung jawab, profesional, proporsional, dan prosedural,” ujar Irjen Pol. Johnny dalam keterangannya di Jakarta (04/05).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga mengacu pada Surat Telegram Nomor STR/1517/VI/WAS.2/2024 yang menjadi dasar penguatan pengawasan terhadap aktivitas personel di ruang digital, khususnya saat menjalankan tugas kedinasan.

Selain itu, seluruh anggota Polri diwajibkan untuk menjunjung tinggi aturan yang tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya etika, tanggung jawab, serta profesionalitas dalam setiap tindakan, termasuk di media sosial.

Lebih lanjut, Irjen Pol. Johnny menegaskan bahwa pemanfaatan media sosial tetap diperbolehkan, namun harus diarahkan untuk kepentingan kehumasan dan berada di bawah koordinasi fungsi Humas Polri.

“Media sosial dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung kinerja dan produktivitas Polri, khususnya dalam fungsi kehumasan. Namun penggunaannya harus terkoordinasi dan tidak dilakukan secara sembarangan oleh anggota saat bertugas,” jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Polri berharap seluruh personel dapat lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga.

Reporter Ester

Swarabhayangkara.id – Mekah — Aksi sigap dan humanis ditunjukkan personel Polri, Iptu Agung Pranoto, yang tergabung dalam Tim Amirul Hajj saat menjalankan tugas pelayanan dan pengamanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Di tengah padatnya arus jemaah usai melaksanakan umrah wajib, Iptu Agung membantu seorang jemaah haji lanjut usia yang terjatuh di area pintu keluar menuju Terminal Syib Amir, Mekah. Lokasi tersebut merupakan salah satu titik penting pergerakan jemaah menuju area transportasi.

Peristiwa bermula saat Iptu Agung melihat seorang kakek tampak kelelahan dan tiba-tiba terjatuh di tengah jalur perlintasan jemaah. Melihat kondisi tersebut, ia langsung menghampiri dan memberikan pertolongan.

Tanpa menunggu lama, iptu Agung menggendong jemaah lansia tersebut untuk menjauh dari kepadatan. Langkah itu dilakukan agar jemaah mendapatkan ruang aman dan tidak terdesak arus pergerakan jemaah lain.

“Tiba-tiba beliau terjatuh di pertengahan pintu keluar arah Terminal Syib Amir. Begitu saya lihat, langsung saya gendong sampai akhirnya menemukan kursi roda di pintu jalur terminal untuk membantu proses evakuasi selanjutnya,” ujar iptu Agung.

Aksi spontan tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada jemaah haji Indonesia. Tidak hanya menjaga keamanan, personel Polri juga hadir membantu jemaah yang membutuhkan pertolongan langsung di lapangan.

Kehadiran personel Polri di titik-titik padat jemaah menjadi bagian dari upaya mendukung kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan ibadah haji. Terutama bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih.

Aksi iptu Agung di Mekah menjadi pengingat bahwa tugas pengabdian Polri tidak mengenal batas wilayah. Semangat melayani, melindungi, dan membantu masyarakat tetap dijalankan, termasuk saat bertugas mendampingi jemaah Indonesia di Tanah Suci.

Reporter Ikrom.Zaelani

SwaraBhayangkara.id – Gorontalo – Dalam peringatan Hari Pers Dunia, Sekretaris DPC AKPERSI Asosiasi Keluarga Pers Indonesia Kota Gorontalo, Jefry Taha atau yang akrab disapa Yoker, menekankan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai pilar utama dalam menegakkan demokrasi.

Ia menjelaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Di tengah perkembangan zaman dan arus informasi yang semakin cepat, seluruh insan pers dituntut untuk tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta menjalankan tugasnya dengan penuh profesionalisme dalam setiap pemberitaan yang disajikan.

Menurut Jefry Taha, peringatan Hari Pers Dunia bukan sekadar acara seremonial belaka, melainkan menjadi momentum bagi seluruh jurnalis untuk melakukan refleksi diri guna memperkuat nilai-nilai integritas, menjaga independensi, dan senantiasa berpihak pada kebenaran dalam setiap pekerjaan. Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap keselamatan dan hak-hak jurnalis harus menjadi perhatian bersama, mengingat hingga saat ini masih terdapat berbagai ancaman dan tindakan kekerasan yang menimpa pekerja pers di berbagai daerah.

“Pers yang bebas dan bertanggung jawab merupakan fondasi penting dalam menjaga transparansi dan keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati pekerjaan jurnalistik serta bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi keberadaan pers yang merdeka,” ujarnya.

Sebagai penutup, Jefry Taha berharap ke depannya insan pers di Indonesia, khususnya di wilayah Gorontalo, dapat semakin memperkuat kebersamaan, meningkatkan kualitas profesionalisme, dan mampu menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kepentingan publik serta membangun bangsa yang lebih baik. (Red/JT)

SwaraBhayangkara.id – Palembang, 3 Mei 2026 — Memperingati Hari Pers Dunia, Ketua Umum DPP Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Bang Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.F.L.E., menyampaikan pesan tegas dan penuh motivasi kepada seluruh insan pers di Indonesia, khususnya keluarga besar AKPERSI.

Dalam pernyataannya, Bang Rino menegaskan bahwa kebebasan pers adalah pilar utama dalam menjaga demokrasi yang sehat. Ia mengajak seluruh jurnalis untuk tetap berdiri tegak dalam membela kebenaran, menyuarakan kepentingan rakyat, serta tidak gentar menghadapi berbagai tekanan.

“Hari Pers Dunia bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam menjaga kebebasan pers. Pers harus menjadi garda terdepan dalam membela masyarakat, mengungkap fakta, dan memastikan keadilan tetap hidup di negeri ini,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa peran pers tidak hanya sebagai kontrol sosial, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Menurutnya, jurnalis memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mendidik.

“Pers harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pemerintah, bukan dengan menjadi corong kekuasaan, tetapi sebagai mitra kritis yang konstruktif. Kritik yang sehat adalah bagian dari kecintaan terhadap bangsa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bang Rino mengingatkan seluruh anggota AKPERSI di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas diri. Ia menegaskan pentingnya menjadi jurnalis yang berkompeten, berintegritas, dan profesional dalam menjalankan tugas.

“Saya menyerukan kepada seluruh anggota AKPERSI se-Indonesia, mari kita tingkatkan kapasitas dan kualitas kita. Jadilah jurnalis yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan menjunjung etika profesi. Profesionalisme adalah kunci kepercayaan publik,” ujarnya dengan penuh semangat.

Ia juga menegaskan bahwa AKPERSI akan terus berkomitmen mencetak insan pers yang tangguh dan berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks.

Menutup pernyataannya, Bang Rino mengajak seluruh insan pers untuk tetap solid dan bersatu dalam menjaga marwah profesi.

“Pers yang kuat adalah pers yang bersatu. Mari kita jaga kehormatan profesi ini, kita berdiri bersama untuk kebenaran, dan kita buktikan bahwa pers adalah kekuatan moral bangsa,” pungkasnya.

Selamat Hari Pers Dunia 2026 — Pers Kuat, Rakyat Bermartabat!

Reporter: Bung Yoker

SwaraBhayangkara.id – Gorontalo – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Gorontalo, Gunawan, secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap keras menolak dilanjutkannya agenda Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Provinsi Gorontalo. GMNI menilai pemerintah daerah tengah mempertontonkan teater konyol dengan memaksakan perhelatan nasional di atas penderitaan petani lokal dan infrastruktur yang carut-marut.

Dalam narasinya, Gunawan membedah lima poin krusial yang menjadi dasar penolakan tegas organisasi berlogo banteng tersebut:
1. Gelar Teknologi: Panggung Sandiwara di Atas Lahan yang Hancur Lebur

“Sangat ironis dan memalukan! Bagaimana mungkin kita mengundang puluhan ribu petani se-Indonesia untuk melihat ‘Gelar Teknologi’ sementara fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang hancur-hancuran. Padi yang ditanam untuk dipamerkan saat ini rusak total karena terendam air akibat buruknya drainase. Pemerintah harus sadar bahwa padi memiliki masa tanam yang lama; tidak bisa disulap dalam semalam. Memaksakan pameran di lahan yang gagal total seperti ini adalah penghinaan terhadap akal sehat petani. Ini bukan gelar teknologi, ini adalah panggung sandiwara di atas kegagalan mitigasi bencana daerah!” tegas Gunawan.

2. Ancaman Keselamatan: Peserta Bukan Kelinci Percobaan
Gunawan menyoroti aspek higienitas yang sangat buruk di titik pelaksanaan. “Dengan kondisi cuaca ekstrem dan genangan air yang menetap, area utama dan pemukiman homestay kini menjadi sarang penyakit. Memaksakan 30.000 orang hadir di wilayah yang sanitasi dan air bersihnya belum terjamin adalah tindakan tidak manusiawi. Kami tidak ingin tamu-tamu nasional pulang membawa penyakit hanya karena ambisi tuan rumah yang dipaksakan secara serampangan.”

3. Pemborosan Anggaran: Efisiensi atau Ambisi Buta?
GMNI menyoroti adanya defisit anggaran daerah yang mencapai Rp300 miliar. “Di saat rakyat kecil menjerit karena kenaikan harga pokok, pemerintah justru sibuk menghamburkan uang untuk proyek ‘kosmetik’ PENAS yang secara faktual sudah gagal di lapangan. Ini adalah pemborosan yang dzalim. Anggaran tersebut seharusnya dialihkan untuk kompensasi petani yang sawahnya terendam, bukan untuk membangun tenda-tenda mewah seremonial yang hanya bertahan beberapa hari.”

4. Aroma Konsolidasi Politik Menuju 2029
Secara tajam, Gunawan mempertanyakan urgensi acara ini di tengah persiapan yang amburadul. “Kami patut curiga, apakah PENAS ini murni untuk nasib petani atau sekadar ajang konsolidasi massa menuju 2029? Jangan jadikan forum petani dan nelayan sebagai komoditas politik untuk membangun basis suara bagi elit-elit tertentu. Petani butuh pupuk dan harga gabah yang layak, bukan pidato politik di podium mewah yang jauh dari realitas penderitaan rakyat.”

5. Infrastruktur “Kejar Tayang”: Rakyat Gorontalo Bukan Objek Sesaat!
Poin yang paling disoroti GMNI adalah mendadaknya perbaikan jalan di area pelaksanaan. Gunawan mengecam pola pembangunan yang hanya bersifat momentum. “Kenapa jalan baru diperbaiki sekarang dengan terburu-buru? Ke mana pemerintah saat rakyat Limboto bertahun-tahun melewati jalan berlubang dan rusak parah? Ini membuktikan pemerintah hanya bekerja jika ada tamu Jakarta yang datang. Pembangunan ‘kejar tayang’ ini dipastikan berkualitas rendah karena dikerjakan asal-asalan. Ini adalah penghinaan terhadap hak warga Gorontalo atas infrastruktur yang layak, yang seharusnya dinikmati setiap hari, bukan hanya saat ada event nasional!”

Menutup rilisnya, Gunawan menegaskan bahwa DPC GMNI Kabupaten Gorontalo akan terus mengawal isu ini dan tidak ragu untuk mengonsolidasikan massa jika aspirasi ini diabaikan.

“Kami menuntut pemerintah untuk jujur pada rakyat. Jika tidak siap, katakan tidak siap! Jangan korbankan nama baik daerah dan nasib petani hanya demi pujian sesaat dari pusat. Batalkan PENAS XVII di Gorontalo sekarang juga sebelum menjadi tragedi nasional yang memalukan di mata seluruh petani Indonesia!” tutup Gunawan dengan tegas.

Reporter: Yoker

SwaraBhayangkara.id – Gorontalo – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mengecam keras dugaan aksi kekerasan terhadap wartawan yang tergabung dalam AKPERSI (Asosiasi Keluarga Pers Indonesia).

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Mikson saat dimintai tanggapan oleh awak media melalui sambungan telepon, terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Gorontalo Utara berinisial IT terhadap seorang jurnalis AKPERSI.

Menurut Mikson, tindakan kekerasan terhadap jurnalis tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apa pun. Ia menilai, apabila kasus ini dibiarkan tanpa penanganan serius, maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum serta mengancam kebebasan pers di daerah.

“Ini bukan sekadar persoalan individu, tetapi menyangkut marwah penegakan hukum dan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik.

Jika dibiarkan, ini bisa menjadi contoh buruk ke depan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mikson menyoroti bahwa insiden tersebut terjadi di wilayah pertambangan yang saat ini menjadi fokus perhatian Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.

Ia menjelaskan, pihaknya tengah mendorong percepatan realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menuju Izin Pertambangan Rakyat (IPR), agar masyarakat dapat bekerja secara legal, aman, dan terlindungi.

“Wilayah pertambangan sedang menjadi konsentrasi kami.

Justru di tengah upaya penataan dan legalisasi aktivitas masyarakat, muncul tindakan represif yang mencederai rasa keadilan,” tambahnya.

Mikson pun mendesak Polda Gorontalo untuk segera mengambil langkah tegas dan mengusut tuntas kasus tersebut.

Ia menekankan pentingnya pemberian sanksi sesuai koridor hukum yang berlaku, guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Kami berharap aparat penegak hukum, khususnya Polda Gorontalo, dapat menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti bersalah,” pungkasnya.

Reporter: Yoker

SwaraBhayangkara.id – GORONTALO — Kasus dugaan penganiayaan terhadap jurnalis sekaligus Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Gorontalo Utara mendapat perhatian penuh dari Pimpinan Kepolisian Daerah Gorontalo.

Sekretaris DPC AKPERSI Kota Gorontalo, Jefry Taha alias Yoker, menyampaikan hal tersebut usai melaporkan peristiwa ke Bidang Propam dan SPKT Polda Gorontalo. Sebelum laporan resmi disampaikan, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi langsung dengan Kapolda melalui pesan singkat.

“Kapolda sangat responsif dan terbuka terhadap laporan, terutama dari kalangan media. Beliau menegaskan akan memproses setiap pelanggaran, baik disiplin, etik, maupun pidana, sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Yoker.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Kapolda tidak hanya menerima laporan, tetapi juga langsung mengambil tindakan cepat dengan menghubungi jajaran Polres Gorontalo Utara untuk memantau perkembangan penanganan kasus.

“Hasil pemantauan menunjukkan bahwa Kasi Propam Polres setempat telah menindaklanjuti dengan mengamankan sementara pihak yang diduga terlibat di tempat khusus,” tambahnya.

Langkah tersebut menjadi bukti komitmen pimpinan Polda dalam menjaga integritas institusi serta memberikan jaminan perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Kasus ini kini menjadi perhatian publik mengingat keterlibatan oknum aparat dalam tindakan kekerasan terhadap insan pers. Sementara itu, AKPERSI menegaskan akan terus mengawal proses hukum agar berjalan tuntas dan transparan. (Red)

SwaraBhayangkara.id – Gorontalo – Sekretaris DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kota Gorontalo, Yoker, mengecam keras dugaan tindakan penganiayaan terhadap seorang jurnalis yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Gorontalo Utara.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Yoker pada Selasa, 28 April 2026, di Sekretariat DPD AKPERSI Provinsi Gorontalo.

Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan pers.

“Perbuatan ini tidak bisa kami biarkan. Ini sangat mencederai kebebasan pers yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegas Yoker.

Dugaan penganiayaan tersebut diketahui menimpa seorang jurnalis yang juga menjabat sebagai Ketua DPC AKPERSI Gorontalo Utara. Insiden ini pun memicu reaksi keras dari jajaran pengurus AKPERSI di tingkat daerah hingga provinsi.

Sejalan dengan sikap tersebut, Ketua DPD AKPERSI Provinsi Gorontalo, Imran Uno, juga telah mengambil langkah tegas dengan berencana melaporkan kasus ini ke Divisi Pengamanan Internal (Paminal) Polda Gorontalo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Yoker menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi langsung dengan Kapolda Gorontalo melalui pesan WhatsApp guna menyampaikan laporan awal terkait dugaan pelanggaran oleh oknum aparat tersebut.
Selain itu, komunikasi juga telah dilakukan dengan Kabag Humas Polda Gorontalo, Kompol Berty Runtukahu, sebagai bentuk upaya menjaga sinergitas dan hubungan baik antara insan pers dan institusi kepolisian.

“Langkah ini penting agar penanganan kasus berjalan transparan dan profesional, tanpa mengganggu hubungan baik antara jurnalis dan kepolisian,” ujar Yoker.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada hari yang sama, seluruh jajaran pengurus AKPERSI Provinsi Gorontalo dijadwalkan mendatangi Polda Gorontalo untuk secara resmi melaporkan oknum anggota Polres Gorontalo Utara tersebut ke Bidang Propam.

AKPERSI menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, serta mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap siapapun yang terbukti melakukan kekerasan terhadap jurnalis. (Red)

(lebih…)

SwaraBhayangkara.Id – Jakarta Utara – Perayaan Paskah yang diselenggarakan Persekutuan Doa (PD) Oikumene Anugrah di Pantai Ancol pada Senin (27/04/2026) pagi ini menjadi ajang untuk menegaskan bahwa iman yang tulus akan memiliki makna sejati hanya jika didasarkan pada kebangkitan Yesus Kristus.

Tema yang diusung dalam perayaan kali ini, yaitu “Sia-sialah KepercayaanMu dalam Kristus andai kata Kristus tidak dibangkitkan”, menjadi landasan utama seluruh rangkaian kegiatan ibadah. Ev. Jeffrey Lumankum yang menyampaikan Firman Tuhan menekankan bahwa peristiwa kebangkitan adalah titik pusat dari seluruh ajaran iman Kristen.

“Kristus benar-benar telah bangkit. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan kita, sebagai orang yang percaya, juga beroleh kemenangan. Kemenangan ini milik setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus,” tegasnya dalam khotbah yang diikuti ratusan jemaat.

Jemaat yang hadir tidak hanya berasal dari kawasan Jakarta Utara saja, tetapi juga datang dari Tangerang, Grogol, Depok, dan daerah sekitarnya. Mereka terlihat antusias mengikuti setiap acara, termasuk permainan tanya jawab Alkitab yang disiapkan panitia untuk memperdalam pemahaman ajaran dan mempererat hubungan persaudaraan antar sesama.

Perkumpulan doa ini telah berjalan secara rutin dengan penampungan yang dilakukan di rumah Ketua PD Oikumene Anugrah, Ev. Daud Noce Kelmaskossu, setiap dua minggu sekali pada hari Kamis. “Saya bersama istri melaksanakan semuanya ini karena Tuhan mengatakan pada kami,” ungkap Daud yang juga memimpin seluruh kegiatan persekutuan.

Selain memperkuat iman, perayaan ini juga menjadi momen untuk menyatukan harapan seluruh jemaat. Esther Pelupessy selaku Bendahara menyampaikan harapannya agar kebersamaan yang terjalin dapat berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. “Saya berharap seluruh jemaat dapat semakin mengenal Tuhan Yesus, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lainnya,” ujarnya.

Susunan kepengurusan PD Oikumene Anugrah terdiri dari:

– Ketua: Ev. Daud Noce Kelmaskosu
– Wakil Ketua: Ev. Windi
– Sekretaris: Ev. Christina Louhanapessy
– Bendahara: Ev. Esther Pelupessy
– Anggota Pengurus: Ev. Kesya, Pingkan, Yuli Soulissa, Yordani Emerald, dan Maria Lestari

Perayaan Paskah ini tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi bukti bagaimana kebersamaan dan iman yang terjaga dapat menciptakan suasana yang penuh sukacita dan makna bagi seluruh jemaat yang hadir.

Reporter: Ester P

SwaraBhayangkara.id – Bandar Lampung – UKM-F PSBH Universitas Lampung dan Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan MoU pada 25 April 2026. Acara ditandatangani oleh Ilham Putra Pratama (Ketua Umum PSBH) dan M. Nurullah RS (Ketua Umum PWDPI).

Dalam perjanjian ini, PSBH wajib mencantumkan logo PWDPI serta menyediakan materi pers dan narasumber, dan berhak mendapatkan ruang publikasi di media nasional. Sebaliknya, PWDPI wajib mempublikasikan kegiatan dan meliput agenda strategis PSBH, serta berhak mendapatkan akses prioritas.

Dokumen juga mengatur ketentuan force majeure, di mana kewajiban ditangguhkan saat terjadi keadaan memaksa, dan jika berlangsung lebih dari 7 hari, kedua pihak dapat bermusyawarah untuk kelanjutan kerjasama tanpa tuntutan ganti rugi.

Dalam kesempatan tersebut, M. Nurullah RS menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terjalinnya kerjasama ini. Menurutnya, kolaborasi antara dunia akademisi dan insan pers sangat penting untuk memperluas dampak positif, terutama dalam penyebaran informasi hukum yang akurat dan edukatif kepada masyarakat luas.

“Kami berharap MoU ini bukan hanya sekadar tanda tangan di atas kertas, tetapi menjadi awal dari sinergi nyata yang saling menguatkan. PWDPI siap mendukung penuh kegiatan-kegiatan PSBH Unila, serta membuka ruang bagi mahasiswa untuk belajar dan berinteraksi langsung dengan dunia jurnalistik,” ujar Nurullah.

Ia juga menekankan bahwa kerjasama ini diharapkan dapat melahirkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu hukum terkini.

Sementara itu, Ilham Putra Pratama menyambut baik kerjasama ini dan menyatakan bahwa kemitraan dengan PWDPI merupakan langkah strategis bagi organisasinya.

“Dengan adanya dukungan dari media nasional, kami berharap program-program kerja dan kegiatan PSBH dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat. Selain itu, kesempatan untuk bekerja sama dengan para profesional media juga akan sangat membantu meningkatkan kemampuan dan wawasan anggota kami, khususnya dalam hal komunikasi dan penyampaian informasi hukum yang tepat,” ungkap Ilham.

Ia berharap sinergi ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak serta masyarakat umum.

Kerjasama ini diharapkan memperkuat sinergi dalam penyebaran informasi, edukasi hukum, dan pengembangan kompetensi bagi mahasiswa dan insan pers. (Tim Media Group PWDPI / B. Butarbutar)