Swarabhayangkara – *KABUPATEN TANGERANG -10 November 2026 – Perang dingin antara warga Lippo Village Karawaci dengan PT Tata Mandiri Daerah (TMD) kini berubah jadi perang terbuka.
Usai aksi damai 28 Oktober 2026 lalu, satu per satu akses warga justru dimatikan. Dampaknya Diawali di Cendana Icon, merembet ke Cendana Peak, dan pagi ini, Selasa (10/11/2026), bom itu meledak di Taman New Britania.
Ironisnya, yang menjadi korban kali ini bukan warga biasa. Ketua RT setempat ikut ditahan di depan gerbang rumahnya sendiri.
“Saya Ketua RT di sini, kartu akses saya ada, saya beli. Tapi sekarang saya ditahan, disuruh scan KTP. Katanya instruksi TMD,” ujarnya dengan nada geram di lokasi.
Ketua RT ditahan. Warga pemilik rumah sah, diperlakukan seperti pendatang.
*Belasan Security Diterjunkan, Tak Bisa Tunjukkan Surat Instruksi*
Di lokasi, belasan petugas sekuriti diturunkan oleh pihak PT TMD dengan Danru bernama Raihan.
Suasananya tegang. Warga dihadang. Media dihadang. Kamera sekuriti justru merekam warga.
Saat ditanya awak media mengenai bukti tertulis instruksi yang mewajibkan warga scan KTP dan menahan akses warga, pihak sekuriti tidak dapat menunjukkannya.
“Biar Danru saya yang kasih lihat peraturannya, ada kok,” tuturnya.
Janji itu tak pernah terbukti. Surat itu tak pernah muncul.
*IPKL: Bayar Wajib, Laporan Tak Pernah Ada*
Inilah akar yang membuat warga makin geram: Iuran Pengelolaan Kawasan Lingkungan (IPKL).
Setiap bulan, warga diwajibkan membayar IPKL kepada pengelola. Alasannya untuk keamanan, kebersihan, penerangan jalan, dan pemeliharaan lingkungan.
Tapi menurut warga, kewajiban itu tidak pernah dibarengi hak yang setara.
Pertama, *tidak ada perjanjian.* Warga mengaku tidak pernah menandatangani kontrak dengan PT TMD. Mereka juga tidak pernah dilibatkan untuk memilih siapa pengelola kawasan mereka.
“Kami tidak pernah tanda tangan perjanjian apa pun dengan TMD. Kami tidak pernah dilibatkan untuk memilih siapa yang mengelola kawasan ini. Tiba-tiba kami diwajibkan bayar IPKL, wajib tebus kartu akses, kalau tidak, akses kami dibatasi,” ujar salah seorang warga.
Kedua, *tidak ada transparansi.* Warga mengaku tidak pernah menerima laporan yang jelas: berapa total IPKL yang terkumpul, dipakai untuk apa saja, dan siapa yang mengauditnya.
“Kalau kami diminta bayar, kami berhak tahu dasar hukumnya apa, uangnya dipakai untuk apa, dan siapa yang menunjuk pengelola ini,” tambah warga lainnya.
Ketiga, *tidak bayar, akses dimatikan.* Kartu akses dinilai menjadi alat tekan. Begitu ada warga yang mempertanyakan IPKL atau ikut aksi damai, aksesnya tiba-tiba bermasalah.
Bayar wajib. Bertanya dilarang. Kritis, akses dimatikan.
Warga menegaskan, mereka bukan menolak membayar iuran lingkungan. Mereka menolak pengelolaan yang dinilai sepihak, tanpa perjanjian, tanpa laporan keuangan terbuka, dan tanpa melibatkan warga.
Mereka meminta tiga hal sederhana: tunjukkan dasar hukum penunjukan TMD, buka laporan keuangan IPKL secara transparan, dan hentikan praktik pematian akses sebagai sanksi.
*Bhabinkamtibmas Turun ke Lokasi*
Diketahui, pihak Bhabinkamtibmas Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, turut hadir di lokasi untuk memantau situasi agar tidak terjadi bentrokan antara warga dan petugas sekuriti.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT TMD selaku pengelola Lippo Village Karawaci belum memberikan keterangan resmi terkait pematian akses di tiga cluster tersebut, penahanan Ketua RT, maupun soal instruksi scan KTP yang tidak bisa dibuktikan secara tertulis oleh petugas di lapangan.
Hingga saat berita ini di turunkan Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak siar bagi pihak PT TMD untuk memberikan klarifikasi secara berimbang sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Reporter Mayuli
